Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

Peneliti

Bjorka Tosca Azzahra

Editor

Dewi Nurita

Bagian dari Provinsi

:

Untuk warga Kota Bandung, selain memilih walikota, kamu juga harus memilih gubernur Provinsi Jawa Barat.

Untuk warga Kota Bandung, selain memilih walikota, kamu juga harus memilih gubernur Provinsi Jawa Barat.

Calon Pasangan Kandidat

(4)

:

no.1

Dandan Riza & Arif Wijaya

Dandan Riza & Arif Wijaya

KOALISI PARTAI

Tidak didukung partai

Koalisi PDIP

Koalisi PDIP

no.2

Haru Suandharu & Ridwan Dhani

Haru Suandharu & Ridwan Dhani

KOALISI PARTAI

Koalisi Petahana

Koalisi Petahana

no.3

Muhammad Farhan & Erwin

Muhammad Farhan & Erwin

KOALISI PARTAI

+1

+1

Tidak didukung partai

Koalisi PKB

Koalisi PKB

no.4

Arfiana Rafnialdi & Yena Iskandar

Arfiana Rafnialdi & Yena Iskandar

KOALISI PARTAI

+2

+2

Tidak didukung partai

Koalisi Golkar

Koalisi Golkar

Profil daerah

PERMASALAHAN DAERAH

BACA LAINNYA

🗺️ Profil Daerah

Tentang Daerah

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung terkenal dengan kreativitas dan pariwisata. Destinasi seperti Lembang dan Dago menjadi favorit wisatawan, sementara kuliner dan fesyen menjadi daya tarik kota ini.

Jumlah Penduduk

± 2,5 Juta

Luas

167,31 km²

ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)

6.52 %

-4.12

UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)

Rp 4,20 Juta

Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)

Rp 351 Triliun

SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Rp 83 Triliun

Industri Pengolahan

Rp 62 Triliun

Informasi dan Komunikasi

Rp 47 Triliun

Data diambil dari laporan BPS: "PDRB Kota Bandung Lapangan Usaha (Seri: 2010) (Milyar Rupiah), 2022-2023 "

Tentang Daerah

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung terkenal dengan kreativitas dan pariwisata. Destinasi seperti Lembang dan Dago menjadi favorit wisatawan, sementara kuliner dan fesyen menjadi daya tarik kota ini.

Jumlah Penduduk

± 2,5 Juta

Luas

167,31 km²

ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)

6.52 %

-4.12

UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)

Rp 4,20 Juta

Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)

Rp 351 Triliun

SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Rp 83 Triliun

Industri Pengolahan

Rp 62 Triliun

Informasi dan Komunikasi

Rp 47 Triliun

Data diambil dari laporan BPS: "PDRB Kota Bandung Lapangan Usaha (Seri: 2010) (Milyar Rupiah), 2022-2023 "

Tentang Daerah

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung terkenal dengan kreativitas dan pariwisata. Destinasi seperti Lembang dan Dago menjadi favorit wisatawan, sementara kuliner dan fesyen menjadi daya tarik kota ini.

Jumlah Penduduk

± 2,5 Juta

Luas

167,31 km²

ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)

6.52 %

-4.12

UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)

Rp 4,20 Juta

Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)

Rp 351 Triliun

SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Rp 83 Triliun

Industri Pengolahan

Rp 62 Triliun

Informasi dan Komunikasi

Rp 47 Triliun

Data diambil dari laporan BPS: "PDRB Kota Bandung Lapangan Usaha (Seri: 2010) (Milyar Rupiah), 2022-2023 "

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

⚠️ Isu Sorotan Daerah

Ekonomi Gotham City

Ekonomi dan kesejahteraan

Masalah Ekonomi di Gotham City

Kenapa Bandung dijuluki Kota Gotham City? Apa sih maksudnya? Gotham City merupakan kota fiksi dalam cerita Batman yang terkenal dengan tingginya angka kejahatan seperti korupsi hingga aksi kriminalitas lainnya. Maraknya aksi kriminalitas di Kota Bandung–terutama pada malam hari, membuat warganet menyematkan julukan itu.


Jika ditilik lebih jauh, apa yang menyebabkan maraknya kriminalitas di Kota Bandung? Akar persoalannya adalah kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan. Data BPS menunjukkan  angka kemiskinan meningkat menjadi 4,3% persen saat pandemi Covid-19. Belakangan mulai menurun menjadi 3,96% (BPS, 2023). Tantangan besar seperti sulitnya lapangan pekerjaan dan tingginya harga bahan baku menjadi perhatian utama masyarakat. Berdasarkan Survei Kinerja Wali Kota Bandung tahun 2022 oleh IPRC, kedua isu ini menjadi prioritas yang mendesak untuk diselesaikan.


Lapangan kerja di Bandung, yang 70%-nya berasal dari sektor jasa, terpukul keras oleh pandemi. Meskipun angka pengangguran menurun secara bertahap, masih ada 116 ribu orang yang menganggur. Pemkot Bandung berupaya mengatasi masalah ini melalui job fair. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai pasar masih menjadi kendala. Sementara mereka yang sudah bekerja pun masih menghadapi tantangan bayang-bayang PHK di sejumlah sektor industri. 


Selain kriminalitas, kesulitan ekonomi ini memicu berbagai masalah lain. Misalnya, Jawa Barat, yang di dalamnya termasuk Bandung, mencatat rekor tertinggi terjerat hutang pinjaman online di Indonesia. Kesulitan ekonomi ini juga berdampak pada asupan nutrisi rumah tangga, mengakibatkan angka stunting yang sulit diturunkan sesuai target.


Di samping itu, ketimpangan kesejahteraan masih menjadi masalah, terutama bagi warga yang terkena penggusuran, seperti di Tamansari dan Dago Elos, yang masih berjuang untuk mendapatkan keadilan.

Ekonomi Gotham City

Ekonomi dan kesejahteraan

Masalah Ekonomi di Gotham City

Kenapa Bandung dijuluki Kota Gotham City? Apa sih maksudnya? Gotham City merupakan kota fiksi dalam cerita Batman yang terkenal dengan tingginya angka kejahatan seperti korupsi hingga aksi kriminalitas lainnya. Maraknya aksi kriminalitas di Kota Bandung–terutama pada malam hari, membuat warganet menyematkan julukan itu.


Jika ditilik lebih jauh, apa yang menyebabkan maraknya kriminalitas di Kota Bandung? Akar persoalannya adalah kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan. Data BPS menunjukkan  angka kemiskinan meningkat menjadi 4,3% persen saat pandemi Covid-19. Belakangan mulai menurun menjadi 3,96% (BPS, 2023). Tantangan besar seperti sulitnya lapangan pekerjaan dan tingginya harga bahan baku menjadi perhatian utama masyarakat. Berdasarkan Survei Kinerja Wali Kota Bandung tahun 2022 oleh IPRC, kedua isu ini menjadi prioritas yang mendesak untuk diselesaikan.


Lapangan kerja di Bandung, yang 70%-nya berasal dari sektor jasa, terpukul keras oleh pandemi. Meskipun angka pengangguran menurun secara bertahap, masih ada 116 ribu orang yang menganggur. Pemkot Bandung berupaya mengatasi masalah ini melalui job fair. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai pasar masih menjadi kendala. Sementara mereka yang sudah bekerja pun masih menghadapi tantangan bayang-bayang PHK di sejumlah sektor industri. 


Selain kriminalitas, kesulitan ekonomi ini memicu berbagai masalah lain. Misalnya, Jawa Barat, yang di dalamnya termasuk Bandung, mencatat rekor tertinggi terjerat hutang pinjaman online di Indonesia. Kesulitan ekonomi ini juga berdampak pada asupan nutrisi rumah tangga, mengakibatkan angka stunting yang sulit diturunkan sesuai target.


Di samping itu, ketimpangan kesejahteraan masih menjadi masalah, terutama bagi warga yang terkena penggusuran, seperti di Tamansari dan Dago Elos, yang masih berjuang untuk mendapatkan keadilan.

Ekonomi Gotham City

Ekonomi dan kesejahteraan

Masalah Ekonomi di Gotham City

Kenapa Bandung dijuluki Kota Gotham City? Apa sih maksudnya? Gotham City merupakan kota fiksi dalam cerita Batman yang terkenal dengan tingginya angka kejahatan seperti korupsi hingga aksi kriminalitas lainnya. Maraknya aksi kriminalitas di Kota Bandung–terutama pada malam hari, membuat warganet menyematkan julukan itu.


Jika ditilik lebih jauh, apa yang menyebabkan maraknya kriminalitas di Kota Bandung? Akar persoalannya adalah kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan. Data BPS menunjukkan  angka kemiskinan meningkat menjadi 4,3% persen saat pandemi Covid-19. Belakangan mulai menurun menjadi 3,96% (BPS, 2023). Tantangan besar seperti sulitnya lapangan pekerjaan dan tingginya harga bahan baku menjadi perhatian utama masyarakat. Berdasarkan Survei Kinerja Wali Kota Bandung tahun 2022 oleh IPRC, kedua isu ini menjadi prioritas yang mendesak untuk diselesaikan.


Lapangan kerja di Bandung, yang 70%-nya berasal dari sektor jasa, terpukul keras oleh pandemi. Meskipun angka pengangguran menurun secara bertahap, masih ada 116 ribu orang yang menganggur. Pemkot Bandung berupaya mengatasi masalah ini melalui job fair. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai pasar masih menjadi kendala. Sementara mereka yang sudah bekerja pun masih menghadapi tantangan bayang-bayang PHK di sejumlah sektor industri. 


Selain kriminalitas, kesulitan ekonomi ini memicu berbagai masalah lain. Misalnya, Jawa Barat, yang di dalamnya termasuk Bandung, mencatat rekor tertinggi terjerat hutang pinjaman online di Indonesia. Kesulitan ekonomi ini juga berdampak pada asupan nutrisi rumah tangga, mengakibatkan angka stunting yang sulit diturunkan sesuai target.


Di samping itu, ketimpangan kesejahteraan masih menjadi masalah, terutama bagi warga yang terkena penggusuran, seperti di Tamansari dan Dago Elos, yang masih berjuang untuk mendapatkan keadilan.

Korupsi Kepala Daerah

Korupsi dan kebebasan berpendapat

Korupsi Kepala Daerah

Masih omon-omon soal ‘Gotham City’, pemerintah setempat agaknya tidak nyaman dengan istilah tersebut. Nah, untuk menghilangkan julukan itu, Pemkot Bandung menginisiasi program Bandung Smart City. Lewat program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan smart CCTV yang diklaim bisa mendeteksi wajah seseorang bila ia nekat melakukan aksi kriminal jalanan.


Namun program ini malah berujung menjadi bancakan korupsi. Yana Mulyana, Wali Kota Bandung saat itu turut terlibat. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Yana pada 13 Desember 2023. Yana didakwa menerima suap senilai Rp 400 juta dalam proyek Bandung Smart City. Saat ini KPK masih memeriksa sejumlah saksi lainnya untuk menyelidiki tambahan tersangka penerima suap dalam kasus ini.


Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Kota Bandung bukan hal yang mengejutkan. Selama empat periode kepemimpinan Wali Kota Bandung terakhir, dua dari empat walikota terjerat kasus korupsi. 


Setelah Almarhum Oded M. Danial meninggal dunia pada 2021, Yana Mulyana menjabat sebagai walikota tanpa wakil. Setelah Yana dicokok KPK, Kota Bandung bahkan sempat dijuluki "Auto-pilot" karena ketidakpastian pemimpin. Ema Sumarna, Sekretaris Daerah Kota Bandung saat itu, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung menggantikan Yana. Namun, mirisnya, Ema juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan CCTV, menyusul bosnya di bui.


Salah satu modus korupsi yang kerap terjadi di Kota Bandung adalah dengan mematok "fee proyek" kepada pihak swasta. Keputusan pemenangan pengadaan barang dan jasa pun tidak lepas dari buruknya problem integritas, mulai dari hasil keputusan para pemenang yang tidak independen tetapi ”dipengaruhi pihak lain” dan penentuan pemenang yang dikondisikan pada hubungan ”kedekatan dengan pejabat (kekeluargaan, organisasi, pendukung politik/tim sukses).

Korupsi Kepala Daerah

Korupsi Kepala Daerah

Korupsi dan kebebasan berpendapat

Korupsi Kepala Daerah

Masih omon-omon soal ‘Gotham City’, pemerintah setempat agaknya tidak nyaman dengan istilah tersebut. Nah, untuk menghilangkan julukan itu, Pemkot Bandung menginisiasi program Bandung Smart City. Lewat program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan smart CCTV yang diklaim bisa mendeteksi wajah seseorang bila ia nekat melakukan aksi kriminal jalanan.


Namun program ini malah berujung menjadi bancakan korupsi. Yana Mulyana, Wali Kota Bandung saat itu turut terlibat. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Yana pada 13 Desember 2023. Yana didakwa menerima suap senilai Rp 400 juta dalam proyek Bandung Smart City. Saat ini KPK masih memeriksa sejumlah saksi lainnya untuk menyelidiki tambahan tersangka penerima suap dalam kasus ini.


Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Kota Bandung bukan hal yang mengejutkan. Selama empat periode kepemimpinan Wali Kota Bandung terakhir, dua dari empat walikota terjerat kasus korupsi. 


Setelah Almarhum Oded M. Danial meninggal dunia pada 2021, Yana Mulyana menjabat sebagai walikota tanpa wakil. Setelah Yana dicokok KPK, Kota Bandung bahkan sempat dijuluki "Auto-pilot" karena ketidakpastian pemimpin. Ema Sumarna, Sekretaris Daerah Kota Bandung saat itu, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung menggantikan Yana. Namun, mirisnya, Ema juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan CCTV, menyusul bosnya di bui.


Salah satu modus korupsi yang kerap terjadi di Kota Bandung adalah dengan mematok "fee proyek" kepada pihak swasta. Keputusan pemenangan pengadaan barang dan jasa pun tidak lepas dari buruknya problem integritas, mulai dari hasil keputusan para pemenang yang tidak independen tetapi ”dipengaruhi pihak lain” dan penentuan pemenang yang dikondisikan pada hubungan ”kedekatan dengan pejabat (kekeluargaan, organisasi, pendukung politik/tim sukses).

Pendidikan Tidak Merata

Pendidikan dan kesehatan

Akses Pendidikan Tidak Merata

Kota Bandung mengalokasikan 50% kuota penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 melalui jalur zonasi. Sistem itu ditujukan untuk pemerataan dan mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga. Namun, jika jumlah sekolah belum merata, apakah mungkin pemerataan itu terwujud?


Di Kota Bandung, kesenjangan akses pendidikan masih terjadi. Misalnya, jika kamu adalah orang tua calon siswa SMA dari Kecamatan Babakan Ciparay—kecamatan dengan populasi tertinggi di Kota Bandung—kecamatan kamu hanya memiliki satu SMA Negeri, tanpa sekolah swasta. Sementara itu, Kecamatan Lengkong memiliki tiga SMA Negeri, meski populasinya hanya setengah dari Babakan Ciparay. Bahkan, 12 kecamatan di Kota Bandung tidak memiliki SMA Negeri sama sekali. Pilihan sekolah swasta ada, namun biaya yang lebih tinggi sering menjadi penghalang.


Lalu, jika kita tinggal dekat dengan banyak sekolah negeri, apakah kepusingan akan berkurang? Mungkin belum tentu juga. Musababnya, kurangnya pemerataan sekolah ini pun diperparah dengan kecurangan untuk mengakali sistem zonasi. 


Contohnya pada PPDB 2024, beberapa siswa menggunakan alamat palsu untuk lolos seleksi, dengan 168 calon siswa tercoret karena terbukti curang. Ini mungkin hanya segelintir kasus yang berhasil diungkap; kemungkinan masih banyak kasus lain yang belum terdeteksi. Masalah kecurangan ini telah menjadi pola berulang sejak sistem zonasi diperkenalkan pada tahun 2018. Pemerataan sekolah dan pencegahan kecurangan memerlukan solusi jangka panjang, dan tindakan konkret dari pemangku kebijakan sangat dibutuhkan.

Pendidikan Tidak Merata

Pendidikan Tidak Merata

Pendidikan dan kesehatan

Akses Pendidikan Tidak Merata

Kota Bandung mengalokasikan 50% kuota penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 melalui jalur zonasi. Sistem itu ditujukan untuk pemerataan dan mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga. Namun, jika jumlah sekolah belum merata, apakah mungkin pemerataan itu terwujud?


Di Kota Bandung, kesenjangan akses pendidikan masih terjadi. Misalnya, jika kamu adalah orang tua calon siswa SMA dari Kecamatan Babakan Ciparay—kecamatan dengan populasi tertinggi di Kota Bandung—kecamatan kamu hanya memiliki satu SMA Negeri, tanpa sekolah swasta. Sementara itu, Kecamatan Lengkong memiliki tiga SMA Negeri, meski populasinya hanya setengah dari Babakan Ciparay. Bahkan, 12 kecamatan di Kota Bandung tidak memiliki SMA Negeri sama sekali. Pilihan sekolah swasta ada, namun biaya yang lebih tinggi sering menjadi penghalang.


Lalu, jika kita tinggal dekat dengan banyak sekolah negeri, apakah kepusingan akan berkurang? Mungkin belum tentu juga. Musababnya, kurangnya pemerataan sekolah ini pun diperparah dengan kecurangan untuk mengakali sistem zonasi. 


Contohnya pada PPDB 2024, beberapa siswa menggunakan alamat palsu untuk lolos seleksi, dengan 168 calon siswa tercoret karena terbukti curang. Ini mungkin hanya segelintir kasus yang berhasil diungkap; kemungkinan masih banyak kasus lain yang belum terdeteksi. Masalah kecurangan ini telah menjadi pola berulang sejak sistem zonasi diperkenalkan pada tahun 2018. Pemerataan sekolah dan pencegahan kecurangan memerlukan solusi jangka panjang, dan tindakan konkret dari pemangku kebijakan sangat dibutuhkan.

Bandung Tak Sejuk Lagi

Iklim dan lingkungan

Dampak Krisis Iklim Kian Nyata

Apakah kamu merasa hawa Bandung sudah tak sejuk lagi? Ya, perubahan iklim memang kian terasa di kota kembang ini. Para ahli mencatat bahwa Bandung mengalami anomali suhu selama 30 tahun terakhir, yang diduga akibat penambahan gas rumah kaca. Tren suhu Kota Bandung terus meningkat setiap tahunnya, mencapai puncaknya di 25,5°C pada Oktober 2023. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah MDPI menunjukkan bahwa gelombang panas berpotensi meningkatkan risiko kematian di Bandung sebesar 8%, dengan dampak yang lebih signifikan terhadap kelompok rentan seperti orang tua dan anak-anak.


Peningkatan suhu hanyalah salah satu dari sekian persoalan lingkungan yang muncul. Masalah lain, seperti banjir, sudah menjadi pemandangan biasa di Kota Bandung. Jika pernah ke Bandung saat musim hujan, kamu bisa membayangkan betapa macet dan semrawutnya jalanan saat banjir melanda. "Banjir Cileuncang"—banjir yang menggenang—menjadi hal umum yang menyedihkan bagi Wargi Bandung, terutama di jalan-jalan utama seperti Jalan Supratman dan Jalan Kopo yang selalu memicu kemacetan. 


Pemkot menyebut penyebab banjir ini disebabkan oleh drainase sempit, hingga masalah izin bangunan. Di wilayah perbukitan Bandung bagian utara, banjir juga diduga akibat kurangnya daya serap air.


Pemkot Bandung sudah melakukan berbagai upaya seperti pembersihan sungai dan uji emisi kendaraan. Namun, langkah-langkah ini dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang lebih holistik dan melibatkan partisipasi warga.

Bandung Tak Sejuk Lagi

Bandung Tak Sejuk Lagi

Iklim dan lingkungan

Dampak Krisis Iklim Kian Nyata

Apakah kamu merasa hawa Bandung sudah tak sejuk lagi? Ya, perubahan iklim memang kian terasa di kota kembang ini. Para ahli mencatat bahwa Bandung mengalami anomali suhu selama 30 tahun terakhir, yang diduga akibat penambahan gas rumah kaca. Tren suhu Kota Bandung terus meningkat setiap tahunnya, mencapai puncaknya di 25,5°C pada Oktober 2023. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah MDPI menunjukkan bahwa gelombang panas berpotensi meningkatkan risiko kematian di Bandung sebesar 8%, dengan dampak yang lebih signifikan terhadap kelompok rentan seperti orang tua dan anak-anak.


Peningkatan suhu hanyalah salah satu dari sekian persoalan lingkungan yang muncul. Masalah lain, seperti banjir, sudah menjadi pemandangan biasa di Kota Bandung. Jika pernah ke Bandung saat musim hujan, kamu bisa membayangkan betapa macet dan semrawutnya jalanan saat banjir melanda. "Banjir Cileuncang"—banjir yang menggenang—menjadi hal umum yang menyedihkan bagi Wargi Bandung, terutama di jalan-jalan utama seperti Jalan Supratman dan Jalan Kopo yang selalu memicu kemacetan. 


Pemkot menyebut penyebab banjir ini disebabkan oleh drainase sempit, hingga masalah izin bangunan. Di wilayah perbukitan Bandung bagian utara, banjir juga diduga akibat kurangnya daya serap air.


Pemkot Bandung sudah melakukan berbagai upaya seperti pembersihan sungai dan uji emisi kendaraan. Namun, langkah-langkah ini dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang lebih holistik dan melibatkan partisipasi warga.

Kemacetan dan Transport Umum

Infrastruktur dan pelayanan publik

Kemacetan dan Angan-angan Transportasi Publik

Bandung dan macet sudah cukup umum diasosiasikan bersama. Kepala Dishub Jabar bahkan pernah menyebut bahwa Bandung bisa mencapai kondisi macet total dan stuck 100% di tahun 2035, kalau tidak dilakukan perubahan apa-apa sejak saat ini.


Seberapa parah sih kemacetan di Kota Bandung? Kalau penasaran, kalian bisa melewati jalan akses-akses wisata seperti Masjid Al-Jabbar dan GBLA. Atau mungkin, coba kunjungi Bandung saat weekend dimana event-event besar kerap diselenggarakan. 


Survey Index Liveable City tahun 2023 bertanya kepada Wargi Bandung, "Kenapa sih kira-kira kemacetan bisa terjadi?". Dari total 4.500 responden yang menjawab, persebaran fasilitas kota yang tidak merata menjadi alasan terbanyak. Dilanjutkan dengan kurangnya infrastruktur jalan yang memadai (seperti jalan yang sempit dan kurangnya akses). Menurut pakar, pertumbuhan ruas jalan berjalan lebih lambat (2-4%) dibandingkan pertumbuhan kendaraan (10-13%). Ditambah lagi, tercatat juga bahwa 87% masyarakat Bandung masih menggunakan kendaraan pribadi, dimana 70%-nya adalah roda dua.


Dari survey yang sama, kurang memadainya transportasi publik menjadi alasan kelima dari pendapat para responden. Warga Bandung belum bisa merasakan fasilitas transportasi umum, hanya bisa membayangkan rencana-rencananya saja. Mulai dari cable car yang sudah jadi wacana sejak 2012 hingga rencana membangun BRT dengan jalur khusus, yang ditargetkan akan selesai di tahun 2027.


Mengingat kondisi saat ini, pilihan terbaik–terutama saat akhir pekan– bagi orang Bandung kebanyakan adalah diam di rumah bersama keluarga. Mereka enggan riweuh berjibaku dengan kemacetan bersama para pelancong. Meski itu adalah pilihan yang bijak, apakah kita tidak merasa tetap layak mendapatkan solusi atas kemacetan ini? Agar bisa keluar rumah lagi dan menikmati Bandung di hari-hari senggang.

Kemacetan dan Transport Umum

Kemacetan dan Transport Umum

Infrastruktur dan pelayanan publik

Kemacetan dan Angan-angan Transportasi Publik

Bandung dan macet sudah cukup umum diasosiasikan bersama. Kepala Dishub Jabar bahkan pernah menyebut bahwa Bandung bisa mencapai kondisi macet total dan stuck 100% di tahun 2035, kalau tidak dilakukan perubahan apa-apa sejak saat ini.


Seberapa parah sih kemacetan di Kota Bandung? Kalau penasaran, kalian bisa melewati jalan akses-akses wisata seperti Masjid Al-Jabbar dan GBLA. Atau mungkin, coba kunjungi Bandung saat weekend dimana event-event besar kerap diselenggarakan. 


Survey Index Liveable City tahun 2023 bertanya kepada Wargi Bandung, "Kenapa sih kira-kira kemacetan bisa terjadi?". Dari total 4.500 responden yang menjawab, persebaran fasilitas kota yang tidak merata menjadi alasan terbanyak. Dilanjutkan dengan kurangnya infrastruktur jalan yang memadai (seperti jalan yang sempit dan kurangnya akses). Menurut pakar, pertumbuhan ruas jalan berjalan lebih lambat (2-4%) dibandingkan pertumbuhan kendaraan (10-13%). Ditambah lagi, tercatat juga bahwa 87% masyarakat Bandung masih menggunakan kendaraan pribadi, dimana 70%-nya adalah roda dua.


Dari survey yang sama, kurang memadainya transportasi publik menjadi alasan kelima dari pendapat para responden. Warga Bandung belum bisa merasakan fasilitas transportasi umum, hanya bisa membayangkan rencana-rencananya saja. Mulai dari cable car yang sudah jadi wacana sejak 2012 hingga rencana membangun BRT dengan jalur khusus, yang ditargetkan akan selesai di tahun 2027.


Mengingat kondisi saat ini, pilihan terbaik–terutama saat akhir pekan– bagi orang Bandung kebanyakan adalah diam di rumah bersama keluarga. Mereka enggan riweuh berjibaku dengan kemacetan bersama para pelancong. Meski itu adalah pilihan yang bijak, apakah kita tidak merasa tetap layak mendapatkan solusi atas kemacetan ini? Agar bisa keluar rumah lagi dan menikmati Bandung di hari-hari senggang.

Quiz

Mini Survey

Mini Survey

Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉

Menurut saya,

Menurut saya,

Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉

Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉

Menemukan konten yang kurang sesuai?

Jika kamu menemukan konten kami yang dirasa kurang sesuai, baik dari segi sumber informasi atau data, masukkan feedbackmu melalui feedback form atau kontak kami melalui contact@bijakdemokrasi.id, agar kami dapat mereview ulang.

Buka bagian

Buka bagian

Buka bagian