Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Peneliti
Janice Elysia
Editor
Dewi Nurita
Bagian dari Provinsi
:
Untuk warga Kota Tangerang, selain memilih walikota, kamu juga harus memilih gubernur Provinsi Banten.
Untuk warga Kota Tangerang, selain memilih walikota, kamu juga harus memilih gubernur Provinsi Banten.
Profil daerah
PERMASALAHAN DAERAH
🗺️ Profil Daerah
🗺️ Profil Daerah
Tentang Daerah
Jika kamu sering ke Bandara Soekarno-Hatta, pasti tidak asing dengan Kota Tangerang. Bagian dari Provinsi Banten ini dikenal sebagai kota industri yang infrastrukturnya berkembang pesat. Bandara internasional tersebut adalah salah satu pusat mobilitas utama di kota ini, menghubungkan Tangerang dengan berbagai destinasi di seluruh dunia.
Jumlah Penduduk
± 2,2 Juta
Luas
164,54 km²
ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)
6.76 %
-1.12
UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)
Rp 4,76 Juta
Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)
Rp 206 Triliun
SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)
Transportasi dan Pergudangan
Rp 65 Triliun
Industri Pengolahan
Rp 56 Triliun
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Rp 21 Triliun
Data diambil dari laporan BPS: "PDRB KOTA TANGERANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (Juta Rupiah), 2021-2023"
Tentang Daerah
Jika kamu sering ke Bandara Soekarno-Hatta, pasti tidak asing dengan Kota Tangerang. Bagian dari Provinsi Banten ini dikenal sebagai kota industri yang infrastrukturnya berkembang pesat. Bandara internasional tersebut adalah salah satu pusat mobilitas utama di kota ini, menghubungkan Tangerang dengan berbagai destinasi di seluruh dunia.
Jumlah Penduduk
± 2,2 Juta
Luas
164,54 km²
ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)
6.76 %
-1.12
UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)
Rp 4,76 Juta
Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)
Rp 206 Triliun
SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)
Transportasi dan Pergudangan
Rp 65 Triliun
Industri Pengolahan
Rp 56 Triliun
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Rp 21 Triliun
Data diambil dari laporan BPS: "PDRB KOTA TANGERANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (Juta Rupiah), 2021-2023"
Tentang Daerah
Jika kamu sering ke Bandara Soekarno-Hatta, pasti tidak asing dengan Kota Tangerang. Bagian dari Provinsi Banten ini dikenal sebagai kota industri yang infrastrukturnya berkembang pesat. Bandara internasional tersebut adalah salah satu pusat mobilitas utama di kota ini, menghubungkan Tangerang dengan berbagai destinasi di seluruh dunia.
Jumlah Penduduk
± 2,2 Juta
Luas
164,54 km²
ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)
6.76 %
-1.12
UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)
Rp 4,76 Juta
Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)
Rp 206 Triliun
SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)
Transportasi dan Pergudangan
Rp 65 Triliun
Industri Pengolahan
Rp 56 Triliun
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Rp 21 Triliun
Data diambil dari laporan BPS: "PDRB KOTA TANGERANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (Juta Rupiah), 2021-2023"
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
⚠️ Isu Sorotan Daerah
⚠️ Isu Sorotan Daerah
Tantangan Kesehatan Kota Tangerang
Pendidikan dan kesehatan
Tantangan Kesehatan Kota Tangerang: Stunting dan HIV/AIDS
Kalau kamu mendengar kata Kota Tangerang, mungkin terbayang sebuah kota yang maju. Namun, tahukah kamu bahwa kota ini menghadapi dua masalah kesehatan serius: stunting dan HIV/AIDS? Ya, ironisnya, di balik kemajuan yang kita lihat, tantangan masalah kesehatan ini masih menghantui.
Angka stunting di kota ini terus meningkat dari 11,8% menjadi 17.6% pada 2023. Berbagai program dan upaya diluncurkan untuk menurunkan angka stunting. April lalu, Pemerintah Kota (Kota) Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan kegiatan rembuk stunting bersama seluruh OPD di lingkup Pemkot Tangerang, Kepolisian, TNI, perguruan tinggi, hingga BAZNAS. Program ini bertujuan memperkuat data dan aplikasi untuk memudahkan evaluasi dan intervensi. Namun, apakah ini cukup?
Selain stunting, Kota Tangerang juga menghadapi masalah serius dengan tingginya kasus HIV/AIDS. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti mengatakan, estimasi kasus HIV/AIDS di daerahnya sebanyak 17.680 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 persen kasus berhasil ditemukan dan dalam upaya pengobatan.
Penanggulangan kasus-kasus HIV/AIDS yang tinggi di Kota Tangerang dinilai belum optimal karena kurangnya sinergitas antara perangkat daerah. Kebanyakan kasus-kasus HIV/AIDS hanya diserahkan pada Dinas Kesehatan dan Satpol PP saja. Kota Tangerang juga belum memiliki Komisi Penanggulangan atau KPA AIDS yang bisa menjembatani kebutuhan komunitas kepada stakeholder.
Kedua isu ini menuntut perhatian dan tindakan nyata dari kita semua. Dengan kerja keras dan gotong royong, kita bisa menciptakan Tangerang yang lebih sehat dan kuat!
Tantangan Kesehatan Kota Tangerang
Pendidikan dan kesehatan
Tantangan Kesehatan Kota Tangerang: Stunting dan HIV/AIDS
Kalau kamu mendengar kata Kota Tangerang, mungkin terbayang sebuah kota yang maju. Namun, tahukah kamu bahwa kota ini menghadapi dua masalah kesehatan serius: stunting dan HIV/AIDS? Ya, ironisnya, di balik kemajuan yang kita lihat, tantangan masalah kesehatan ini masih menghantui.
Angka stunting di kota ini terus meningkat dari 11,8% menjadi 17.6% pada 2023. Berbagai program dan upaya diluncurkan untuk menurunkan angka stunting. April lalu, Pemerintah Kota (Kota) Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan kegiatan rembuk stunting bersama seluruh OPD di lingkup Pemkot Tangerang, Kepolisian, TNI, perguruan tinggi, hingga BAZNAS. Program ini bertujuan memperkuat data dan aplikasi untuk memudahkan evaluasi dan intervensi. Namun, apakah ini cukup?
Selain stunting, Kota Tangerang juga menghadapi masalah serius dengan tingginya kasus HIV/AIDS. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti mengatakan, estimasi kasus HIV/AIDS di daerahnya sebanyak 17.680 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 persen kasus berhasil ditemukan dan dalam upaya pengobatan.
Penanggulangan kasus-kasus HIV/AIDS yang tinggi di Kota Tangerang dinilai belum optimal karena kurangnya sinergitas antara perangkat daerah. Kebanyakan kasus-kasus HIV/AIDS hanya diserahkan pada Dinas Kesehatan dan Satpol PP saja. Kota Tangerang juga belum memiliki Komisi Penanggulangan atau KPA AIDS yang bisa menjembatani kebutuhan komunitas kepada stakeholder.
Kedua isu ini menuntut perhatian dan tindakan nyata dari kita semua. Dengan kerja keras dan gotong royong, kita bisa menciptakan Tangerang yang lebih sehat dan kuat!
Tantangan Kesehatan Kota Tangerang
Pendidikan dan kesehatan
Tantangan Kesehatan Kota Tangerang: Stunting dan HIV/AIDS
Kalau kamu mendengar kata Kota Tangerang, mungkin terbayang sebuah kota yang maju. Namun, tahukah kamu bahwa kota ini menghadapi dua masalah kesehatan serius: stunting dan HIV/AIDS? Ya, ironisnya, di balik kemajuan yang kita lihat, tantangan masalah kesehatan ini masih menghantui.
Angka stunting di kota ini terus meningkat dari 11,8% menjadi 17.6% pada 2023. Berbagai program dan upaya diluncurkan untuk menurunkan angka stunting. April lalu, Pemerintah Kota (Kota) Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan kegiatan rembuk stunting bersama seluruh OPD di lingkup Pemkot Tangerang, Kepolisian, TNI, perguruan tinggi, hingga BAZNAS. Program ini bertujuan memperkuat data dan aplikasi untuk memudahkan evaluasi dan intervensi. Namun, apakah ini cukup?
Selain stunting, Kota Tangerang juga menghadapi masalah serius dengan tingginya kasus HIV/AIDS. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti mengatakan, estimasi kasus HIV/AIDS di daerahnya sebanyak 17.680 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 persen kasus berhasil ditemukan dan dalam upaya pengobatan.
Penanggulangan kasus-kasus HIV/AIDS yang tinggi di Kota Tangerang dinilai belum optimal karena kurangnya sinergitas antara perangkat daerah. Kebanyakan kasus-kasus HIV/AIDS hanya diserahkan pada Dinas Kesehatan dan Satpol PP saja. Kota Tangerang juga belum memiliki Komisi Penanggulangan atau KPA AIDS yang bisa menjembatani kebutuhan komunitas kepada stakeholder.
Kedua isu ini menuntut perhatian dan tindakan nyata dari kita semua. Dengan kerja keras dan gotong royong, kita bisa menciptakan Tangerang yang lebih sehat dan kuat!
Krisis Air Bersih
Iklim dan lingkungan
Krisis Air Bersih
Tinggal di area kota bukan berarti segala kebutuhan dasar bakal dijamin tersedia. Setiap musim kemarau tiba, warga Kota Tangerang harus waspada dengan masalah krisis air bersih. Pada tahun lalu, Pemerintah Kota Tangerang bahkan sempat menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan krisis air bersih.
Masyarakat mengantri air untuk kebutuhan memasak, mandi, dan mencuci pakaian, tak jarang terjadi di Kota Tangerang. Jika krisis air melanda, sebagian warga kerap terpaksa merogoh kocek untuk membeli air isi ulang demi memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
Hingga kini, cakupan akses air minum layak masih di bawah 5 persen, jauh dari target 100 persen yang diharapkan pada 2024. Tanpa air bersih, risiko kesehatan, termasuk penyakit terkait sanitasi buruk, semakin tinggi.
Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Menjawab tantangan dan menghadirkan solusi atas kebutuhan air bersih masyarakat Kota Tangerang, pemerintah setempat berjanji membangun sejumlah proyek untuk meningkatkan kapasitas produksi air bersih secara signifikan, seperti pembangunan Jembatan Pipa, Jaringan Distribusi Utama (JDU), IPA Sitanala 2, dan Pipa jaringan industri IPA Sitanala. Bagaimana menurut kamu, cukupkah langkah itu?
Krisis Air Bersih
Krisis Air Bersih
Iklim dan lingkungan
Krisis Air Bersih
Tinggal di area kota bukan berarti segala kebutuhan dasar bakal dijamin tersedia. Setiap musim kemarau tiba, warga Kota Tangerang harus waspada dengan masalah krisis air bersih. Pada tahun lalu, Pemerintah Kota Tangerang bahkan sempat menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan krisis air bersih.
Masyarakat mengantri air untuk kebutuhan memasak, mandi, dan mencuci pakaian, tak jarang terjadi di Kota Tangerang. Jika krisis air melanda, sebagian warga kerap terpaksa merogoh kocek untuk membeli air isi ulang demi memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
Hingga kini, cakupan akses air minum layak masih di bawah 5 persen, jauh dari target 100 persen yang diharapkan pada 2024. Tanpa air bersih, risiko kesehatan, termasuk penyakit terkait sanitasi buruk, semakin tinggi.
Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Menjawab tantangan dan menghadirkan solusi atas kebutuhan air bersih masyarakat Kota Tangerang, pemerintah setempat berjanji membangun sejumlah proyek untuk meningkatkan kapasitas produksi air bersih secara signifikan, seperti pembangunan Jembatan Pipa, Jaringan Distribusi Utama (JDU), IPA Sitanala 2, dan Pipa jaringan industri IPA Sitanala. Bagaimana menurut kamu, cukupkah langkah itu?
Sampah dan Banjir
Iklim dan lingkungan
Darurat Sampah dan Banjir
Kota Tangerang menghadapi krisis pengelolaan lingkungan yang serius. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing nyaris tidak mampu lagi menampung timbulan sampah. Tanpa pengelolaan terpadu dari hulu, darurat sampah ada di depan mata.
Timbunan sampah di TPA Rawa Kucing menggunung hingga mencapai ketinggian 25 meter dengan volume timbunan sampah harian sebesar 1.600 ton. Kondisi ini diperparah dengan bencana kebakaran TPA Rawa Kucing yang terus berulang. Puncaknya terjadi pada 20 Oktober 2023 dengan luas area yang terbakar 27 hektar atau 80 persen dari total 34,8 hektar lahan TPA. Proses pemadaman saat itu berlangsung 12 hari. Selama itu pula Pemerintah Kota Tangerang memberlakukan status tanggap bencana darurat daerah.
Dengan volume sampah harian yang terus meningkat dan daya tampung TPA Rawa Kucing yang terbatas, apabila penanganan TPA Rawa Kucing tidak dikelola dengan baik, masalah sampah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan pun. Koordinator Presidium Koalisi Aktivis Lingkungan Hidup Kota Tangerang Ade Yunus menyebut Kota Tangerang sudah berstatus darurat sampah. Menurut dia, kebijakan terintegrasi diperlukan agar volume sampah yang sudah menggunung di TPA Rawa Kucing dapat dikurangi sampai habis. Pengelolaan sampah harus berjalan terintegrasi mulai dari penegakan aturan, pengelolaan dengan teknologi yang tepat, hingga internalisasi budaya mengelola sampah dari hulu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Tihar Sopian mengatakan, upaya sosialisasi dan edukasi kepada warga sudah dilakukan melalui berbagai program, seperti bank sampah di hampir setiap kelurahan serta program sedekah sampah. Namun dia mengakui, sejak pandemi Covid-19, program itu tidak berjalan optimal.
Langkah antisipasi sudah diupayakan dengan pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu ramah lingkungan Kota Tangerang, yang ditargetkan akan mulai memasuki tahap konstruksi pada 2025. Dengan begitu, sampah tidak ada lagi yang dibiarkan dan dibuang, tetapi dikonversikan menjadi listrik. Akankah itu semua terwujud? Mari kita tunggu.
Di samping sampah, masalah banjir juga kerap menjadi momok masyarakat. Jika musim kemarau rawan kekeringan, musim hujan rawan banjir di Kota Tangerang. Kampung Candulan Kecamatan Cipondoh Kampung Gempol Kecamatan Pinang, Perumahan Taman Asri Kecamatan Larangan, dan Perumahan Puri Kartika Kecamatan Ciledug biasanya menjadi langganan banjir setiap musim hujan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Maryono Hasan mengklaim titik rawan banjir di Tangerang sudah berkurang, wilayah rawan banjir yang sebelumnya berada di 39 titik, turun menjadi 26 titik dan kini terakhir menjadi 8 titik.
Meski petugas BPBD terus melakukan sosialisasi dan kesiapsiagaan, banyak perbaikan yang masih diperlukan untuk mencegah Kota Tangerang yang banjir lagi, banjir lagi.
Sampah dan Banjir
Sampah dan Banjir
Iklim dan lingkungan
Darurat Sampah dan Banjir
Kota Tangerang menghadapi krisis pengelolaan lingkungan yang serius. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing nyaris tidak mampu lagi menampung timbulan sampah. Tanpa pengelolaan terpadu dari hulu, darurat sampah ada di depan mata.
Timbunan sampah di TPA Rawa Kucing menggunung hingga mencapai ketinggian 25 meter dengan volume timbunan sampah harian sebesar 1.600 ton. Kondisi ini diperparah dengan bencana kebakaran TPA Rawa Kucing yang terus berulang. Puncaknya terjadi pada 20 Oktober 2023 dengan luas area yang terbakar 27 hektar atau 80 persen dari total 34,8 hektar lahan TPA. Proses pemadaman saat itu berlangsung 12 hari. Selama itu pula Pemerintah Kota Tangerang memberlakukan status tanggap bencana darurat daerah.
Dengan volume sampah harian yang terus meningkat dan daya tampung TPA Rawa Kucing yang terbatas, apabila penanganan TPA Rawa Kucing tidak dikelola dengan baik, masalah sampah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan pun. Koordinator Presidium Koalisi Aktivis Lingkungan Hidup Kota Tangerang Ade Yunus menyebut Kota Tangerang sudah berstatus darurat sampah. Menurut dia, kebijakan terintegrasi diperlukan agar volume sampah yang sudah menggunung di TPA Rawa Kucing dapat dikurangi sampai habis. Pengelolaan sampah harus berjalan terintegrasi mulai dari penegakan aturan, pengelolaan dengan teknologi yang tepat, hingga internalisasi budaya mengelola sampah dari hulu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Tihar Sopian mengatakan, upaya sosialisasi dan edukasi kepada warga sudah dilakukan melalui berbagai program, seperti bank sampah di hampir setiap kelurahan serta program sedekah sampah. Namun dia mengakui, sejak pandemi Covid-19, program itu tidak berjalan optimal.
Langkah antisipasi sudah diupayakan dengan pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu ramah lingkungan Kota Tangerang, yang ditargetkan akan mulai memasuki tahap konstruksi pada 2025. Dengan begitu, sampah tidak ada lagi yang dibiarkan dan dibuang, tetapi dikonversikan menjadi listrik. Akankah itu semua terwujud? Mari kita tunggu.
Di samping sampah, masalah banjir juga kerap menjadi momok masyarakat. Jika musim kemarau rawan kekeringan, musim hujan rawan banjir di Kota Tangerang. Kampung Candulan Kecamatan Cipondoh Kampung Gempol Kecamatan Pinang, Perumahan Taman Asri Kecamatan Larangan, dan Perumahan Puri Kartika Kecamatan Ciledug biasanya menjadi langganan banjir setiap musim hujan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Maryono Hasan mengklaim titik rawan banjir di Tangerang sudah berkurang, wilayah rawan banjir yang sebelumnya berada di 39 titik, turun menjadi 26 titik dan kini terakhir menjadi 8 titik.
Meski petugas BPBD terus melakukan sosialisasi dan kesiapsiagaan, banyak perbaikan yang masih diperlukan untuk mencegah Kota Tangerang yang banjir lagi, banjir lagi.
Macet dan Jalan Rusak
Infrastruktur dan pelayanan publik
Tangerang Terjebak Macet: Jalan Rusak dan Proyek Menghambat Arus
Kemacetan di Kota Tangerang masih menjadi tantangan besar, diperparah oleh kondisi jalan yang rusak dan proyek infrastruktur yang menghambat arus lalu lintas.
Mengatasi persoalan ini, pemerintah setempat sedang berusaha meningkatkan infrastruktur transportasi, salah satunya melalui integrasi moda transportasi di Stasiun Tangerang. Proyek ini diharapkan bisa memudahkan mobilitas warga dan menekan penggunaan kendaraan pribadi. Dengan target 60% penggunaan angkutan umum pada tahun 2029, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018, integrasi ini menjadi langkah penting untuk masa depan transportasi yang lebih efisien di wilayah Jabodetabek.
Namun, dibalik adanya upaya besar ini, kondisi infrastruktur jalan di Kota Tangerang masih jauh dari memadai. Jalan Perancis dan Jalan Raya Dadap, misalnya, mengalami kerusakan parah yang memperburuk kemacetan harian. Meskipun ada perbaikan, jalan yang bergelombang dan tidak rata tetap menjadi masalah bagi pengendara, khususnya pengendara motor yang harus menghindari jalan rusak, menyebabkan lalu lintas semakin tersendat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Pintu Air 10 dan Jalan Marsekal Suryadharma sementara ini justru menambah kemacetan. Biar dapet gambarannya, mengutip dari halaman dephub, hasil temuan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, kendaraan asal Kota dan Kabupaten Tangerang menjadi yang paling banyak beredar di Jabodetabek dengan 23,9 juta unit. Sehingga, dapat diasumsikan besarnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar saat ini, yang menjadi sumber permasalahan kemacetan saat ini.
Kemacetan nyatanya bukan cuma masalah ibukota, tapi Tangerang juga kena imbas. Dengan integrasi transportasi umum yang lebih baik dan perbaikan infrastruktur yang serius, tentunya kita berharap Kota Tangerang bisa segera keluar dari belitan kemacetan dan menjadi kota dengan transportasi publik yang nyaman dan efisien.
Macet dan Jalan Rusak
Macet dan Jalan Rusak
Infrastruktur dan pelayanan publik
Tangerang Terjebak Macet: Jalan Rusak dan Proyek Menghambat Arus
Kemacetan di Kota Tangerang masih menjadi tantangan besar, diperparah oleh kondisi jalan yang rusak dan proyek infrastruktur yang menghambat arus lalu lintas.
Mengatasi persoalan ini, pemerintah setempat sedang berusaha meningkatkan infrastruktur transportasi, salah satunya melalui integrasi moda transportasi di Stasiun Tangerang. Proyek ini diharapkan bisa memudahkan mobilitas warga dan menekan penggunaan kendaraan pribadi. Dengan target 60% penggunaan angkutan umum pada tahun 2029, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018, integrasi ini menjadi langkah penting untuk masa depan transportasi yang lebih efisien di wilayah Jabodetabek.
Namun, dibalik adanya upaya besar ini, kondisi infrastruktur jalan di Kota Tangerang masih jauh dari memadai. Jalan Perancis dan Jalan Raya Dadap, misalnya, mengalami kerusakan parah yang memperburuk kemacetan harian. Meskipun ada perbaikan, jalan yang bergelombang dan tidak rata tetap menjadi masalah bagi pengendara, khususnya pengendara motor yang harus menghindari jalan rusak, menyebabkan lalu lintas semakin tersendat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Pintu Air 10 dan Jalan Marsekal Suryadharma sementara ini justru menambah kemacetan. Biar dapet gambarannya, mengutip dari halaman dephub, hasil temuan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, kendaraan asal Kota dan Kabupaten Tangerang menjadi yang paling banyak beredar di Jabodetabek dengan 23,9 juta unit. Sehingga, dapat diasumsikan besarnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar saat ini, yang menjadi sumber permasalahan kemacetan saat ini.
Kemacetan nyatanya bukan cuma masalah ibukota, tapi Tangerang juga kena imbas. Dengan integrasi transportasi umum yang lebih baik dan perbaikan infrastruktur yang serius, tentunya kita berharap Kota Tangerang bisa segera keluar dari belitan kemacetan dan menjadi kota dengan transportasi publik yang nyaman dan efisien.
Kemiskinan dan Pengangguran
Ekonomi dan kesejahteraan
Kemiskinan dan Pengangguran Tinggi
Kota Tangerang terus berkembang pesat sebagai kota metropolitan dengan APBD mencapai Rp5,38 triliun pada 2024. Namun, di balik kemajuan ekonomi ini, kemiskinan masih mengintai. Data teranyar menunjukkan tingkat kemiskinan di Kota Tangerang tercatat sebesar 5,89%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan belum merata di seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, angka pengangguran di kota ini juga masih berada di atas 5 persen, tepatnya pada angka 6,76 persen. Pemerintah setempat terus berupaya menurunkan angka pengangguran terbuka mulai dari 9,07 persen pada 2021 menjadi 7,31 persen pada 2022, hingga berada di level saat ini.
Adapun program penanganan pengangguran di Kota Tangerang antara lain berupa penyelenggaraan bursa kerja atau job fair, pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dan kerja sama peningkatan keterampilan warga. Melalui program-program tersebut, Pemerintah Kota Tangerang berharap bisa meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan juga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Kemiskinan dan Pengangguran
Kemiskinan dan Pengangguran
Ekonomi dan kesejahteraan
Kemiskinan dan Pengangguran Tinggi
Kota Tangerang terus berkembang pesat sebagai kota metropolitan dengan APBD mencapai Rp5,38 triliun pada 2024. Namun, di balik kemajuan ekonomi ini, kemiskinan masih mengintai. Data teranyar menunjukkan tingkat kemiskinan di Kota Tangerang tercatat sebesar 5,89%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan belum merata di seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, angka pengangguran di kota ini juga masih berada di atas 5 persen, tepatnya pada angka 6,76 persen. Pemerintah setempat terus berupaya menurunkan angka pengangguran terbuka mulai dari 9,07 persen pada 2021 menjadi 7,31 persen pada 2022, hingga berada di level saat ini.
Adapun program penanganan pengangguran di Kota Tangerang antara lain berupa penyelenggaraan bursa kerja atau job fair, pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dan kerja sama peningkatan keterampilan warga. Melalui program-program tersebut, Pemerintah Kota Tangerang berharap bisa meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan juga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉
Menurut saya,
Menurut saya,
Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉
Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉
Menemukan konten yang kurang sesuai?
Jika kamu menemukan konten kami yang dirasa kurang sesuai, baik dari segi sumber informasi atau data, masukkan feedbackmu melalui feedback form atau kontak kami melalui contact@bijakdemokrasi.id, agar kami dapat mereview ulang.