Kamu ngerasa gak sih kalau dalam beberapa tahun ini Kota Denpasar semakin padat? Tiap tahun sawah berkurang, sedangkan rumah dan bangunan bertambah terus. Perubahan fungsi lahan dari suatu fungsi menjadi fungsi lainnya disebut “alih fungsi lahan”. Perubahan ini seringkali disebabkan bertambahnya populasi penduduk di suatu daerah. Tapi, jika alih fungsi lahan tidak direncanakan dengan baik, bisa jadi menimbulkan sejumlah masalah baru. 

Jangan heran kalau di 2023 saja lahan pertanian di Denpasar berkurang hingga 100 hektare! Memang sih, seiring dengan pertumbuhan penduduk, tentu makin tinggi pula kebutuhan akan rumah dan gedung. Data BPS Kota Denpasar 2023 menyatakan kepadatan penduduk Kota Denpasar adalah 5.774/km. Jumlah ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan sama kabupaten lain di Provinsi Bali. Misalnya saja di Gianyar, yang kepadatan penduduknya hanya 1.438/km. Atau di Jembrana, dengan kepadatan penduduk hanya 386 jiwa/km. Namun imbasnya, di 2024 ini, sisa lahan pertanian di Denpasar diperkirakan sekitar 2000 hektare.

Jika isu ini tidak dikelola secara bijak, bisa berdampak pada kerusakan lingkungan, risiko pencemaran, serta terganggunya fungsi hidrologis, lho. Biar nggak makin parah, Pemkot Denpasar sebenarnya telah menetapkan aturan untuk melindungi 1000 hektare sawah abadi. Penetapan 1000 hektare sawah abadi juga dibarengi dengan insentif untuk para petani dengan cara membebaskan pajak untuk lahan pertanian mereka, dan memberikan jaminan asuransi usaha tani untuk kondisi gagal panen.

Namun, melihat laju pembangunan yang masih terus berlangsung pesat di Denpasar, wajar jika ada pertanyaan seputar efektivitas kebijakan yang berlaku sekarang. Apakah upaya-upaya tadi cukup ampuh untuk mengatasi alih fungsi lahan dan segala dampaknya? Mari kita lihat bersama.