Tahukah kamu bahwa tiga Wali Kota Medan berturut-turut terjerat kasus korupsi? Yang pertama: Wali Kota Medan periode 2005-2010, Abdillah. Disusul Rahudman Harahap (Wali Kota periode 2010-2015). Yang terakhir, Dzulmi Edlin, Wali Kota periode 2016-2021. Ketiganya sudah dijatuhi vonis penjara. Ironis bukan?

Korupsi yang telah mendarah daging di Medan tidak berdiri sendiri. Beberapa faktor yang melatarbelakangi yaitu minimnya kesadaran dan integritas serta tingginya konflik kepentingan dan nepotisme. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022, Kota Medan berada di urutan terbawah sebagai kota integritas rendah dengan indeks 61,69 poin. Berdasarkan indeks survey tersebut, Pemkot Medan masih masuk dalam kategori risiko korupsi tinggi. Indeks yang didapat pun juga masih jauh di bawah rata-rata Indeks SPI 2022 seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yakni 71,94 poin. Setidaknya ada tujuh faktor yang menjadi penilaian SPI, yakni soal pengadaan barang dan jasa, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, transparansi, perdagangan pengaruh, pengelolaan sumber daya manusia, dan sosialisasi antikorupsi.

Berkaca dari hasil survei dan realita di Kota Medan, korupsi seakan-akan sudah menjadi hal yang lumrah bagi Masyarakat Medan. Contohnya, masyarakat Medan sudah tidak asing dengan istilah UUD (Ujung-Ujungnya Duit). Istilah ini muncul akibat sulitnya mengurus administrasi yang berhadapan dengan birokrasi jika tidak punya kenalan atau “orang dalam” ataupun “uang terima kasih.” 

Lalu, apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kasus korupsi di Medan? Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyebutkan bahwa mereka akan membangun sistem pemerintahan untuk meningkatkan pencegahan korupsi, khususnya untuk lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah belum terlihat serius. Terbukti dalam RPJMD kota Medan 2021-2026, tidak ada poin yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ironisnya, kata korupsi dalam RPJMD hanya muncul 5 kali. Sudah saatnya, Pemerintah kota Medan memiliki komitmen lebih serius dalam pemberantasan korupsi.