Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Semarang dipenuhi sederet persoalan. Lho, kok bisa? Ternyata, banyak peserta didik tingkat SD dan SMP yang bisa “mengakali” sekolah pilihan mereka karena sistemnya yang masih amburadul. Mulai dari isu persyaratan pendaftaran sekolah sampai sampai gangguan jaringan, guys! Ini yang bikin banyak orangtua calon siswa mengeluh. 

Sinkronisasi data masih tidak jelas dan merugikan masyarakat. Misalnya terkait dengan data siswa SD misalnya. Tahun sebelumnya menggunakan NIK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), akan tetapi tahun ini menggunakan NIK dari Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Walhasil, banyak data yang anomali karena gagal sinkronisasi. Kartu Keluarga yang telah disinkronisasi juga berdampak pada tidak terbacanya data calon siswa pada sistem. Selain itu, ditambah lagi ada beberapa gangguan sistem PPDB selama masa pendaftaran berlangsung. Gimana nggak ngeluh?!

Persoalan lainnya adalah masih tercantumnya sekolah “gaib”. Gaib??! Maksudnya, sekolah ini tuh sudah nggak ada karena digabung atau di-merger dengan sekolah lain. Tapi masih tercatat di sistem. Selain sekolah gaib, ada juga calon siswa gaib, nih. Menurut Komisi Pendidikan Anti Korupsi (KPAK) Jawa Tengah, pemisahan siswa dari jalur zonasi dan prestasi juga berdampak adanya calon siswa baru yang tidak terdeteksi dalam sistem PPDB jalur prestasi. Padahal data prestasi mulai tingkat kecamatan sudah di-upload, tetapi tidak muncul.

Persoalan lainnya, masih ada sejumlah pejabat yang disinyalir mencoba “menitipkan” peserta didik di sekolah tertentu. Meski Walikota Semarang menegaskan “no titip menitip!”, kita masih tetap harus pantau dan kawal ya, supaya PPDB ini bisa menghasilkan pendidikan yang setara, berkeadilan, dan berkelanjutan. Meski sudah rutin dilakukan tiap tahun, ternyata isu PPDB masih menyisakan banyak persoalan di Semarang. Semoga ke depannya sistem ini bisa terus dievaluasi dan diperbaiki, ya!