Kota Tangerang Selatan
Kota Tangerang Selatan
Kota Tangerang Selatan
Peneliti
Janice Elysia
Editor
Dewi Nurita
Bagian dari Provinsi
:
Untuk warga Kota Tangerang Selatan, selain memilih walikota, kamu juga harus memilih gubernur Provinsi Banten.
Untuk warga Kota Tangerang Selatan, selain memilih walikota, kamu juga harus memilih gubernur Provinsi Banten.
Calon Pasangan Kandidat
(2)
:
no.1
Benyamin Davnie & Pilar Saga Ichsan
Benyamin Davnie & Pilar Saga Ichsan
KOALISI PARTAI
+10
+10
Tidak didukung partai
Koalisi Petahana
Koalisi Petahana
no.2
Ruhamaben & Shinta Wahyuni
Ruhamaben & Shinta Wahyuni
KOALISI PARTAI
Koalisi PKS
Koalisi PKS
Profil daerah
PERMASALAHAN DAERAH
BACA LAINNYA
🗺️ Profil Daerah
Tentang Daerah
Sebagai kota penyangga Jakarta, Tangerang Selatan berkembang pesat dengan BSD City sebagai pusat bisnis dan hunian modern. Namun, Tangerang Selatan tidak hanya soal BSD. Di balik gemerlapnya kawasan ini, masih ada daerah yang kurang terjamah pembangunan dan memerlukan perhatian lebih. Ketimpangan dalam akses infrastruktur dan fasilitas di beberapa wilayah menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk pemerataan pembangunan di kota ini.
Jumlah Penduduk
± 1,4 Juta
Luas
167,86 km²
ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)
5.81 %
-0.78
UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)
Rp 4,67 Juta
Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)
Rp 104 Triliun
SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)
Real Estate
Rp 18,2 Triliun
Konstruksi
Rp 18,1 Triliun
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Rp 17,4 Triliun
Data diambil dari laporan BPS: "Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2022-2023"
Tentang Daerah
Sebagai kota penyangga Jakarta, Tangerang Selatan berkembang pesat dengan BSD City sebagai pusat bisnis dan hunian modern. Namun, Tangerang Selatan tidak hanya soal BSD. Di balik gemerlapnya kawasan ini, masih ada daerah yang kurang terjamah pembangunan dan memerlukan perhatian lebih. Ketimpangan dalam akses infrastruktur dan fasilitas di beberapa wilayah menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk pemerataan pembangunan di kota ini.
Jumlah Penduduk
± 1,4 Juta
Luas
167,86 km²
ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)
5.81 %
-0.78
UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)
Rp 4,67 Juta
Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)
Rp 104 Triliun
SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)
Real Estate
Rp 18,2 Triliun
Konstruksi
Rp 18,1 Triliun
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Rp 17,4 Triliun
Data diambil dari laporan BPS: "Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2022-2023"
Tentang Daerah
Sebagai kota penyangga Jakarta, Tangerang Selatan berkembang pesat dengan BSD City sebagai pusat bisnis dan hunian modern. Namun, Tangerang Selatan tidak hanya soal BSD. Di balik gemerlapnya kawasan ini, masih ada daerah yang kurang terjamah pembangunan dan memerlukan perhatian lebih. Ketimpangan dalam akses infrastruktur dan fasilitas di beberapa wilayah menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk pemerataan pembangunan di kota ini.
Jumlah Penduduk
± 1,4 Juta
Luas
167,86 km²
ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)
5.81 %
-0.78
UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)
Rp 4,67 Juta
Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)
Rp 104 Triliun
SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)
Real Estate
Rp 18,2 Triliun
Konstruksi
Rp 18,1 Triliun
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Rp 17,4 Triliun
Data diambil dari laporan BPS: "Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2022-2023"
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
⚠️ Isu Sorotan Daerah
Lingkungan
Iklim dan lingkungan
Masalah Lingkungan Dibalik Citra Kota Modern
Di balik citra modern dan berkembang pesat, Kota Tangerang Selatan menyimpan masalah lingkungan yang serius, mulai dari banjir, sampah, hingga polusi udara. Masalah-masalah ini menjadi beban berat bagi kota dan pemerintahnya.
Banjir adalah salah satu persoalan utama akibat pertumbuhan penduduk yang pesat telah mengubah lahan resapan menjadi kawasan perumahan. Imbasnya, kota ini sangat rentan banjir. Pada Juli lalu, misalnya, hujan lebat menyebabkan 7 kelurahan di Tangerang Selatan terendam banjir, memperlihatkan kerentanan yang terus berulang setiap musim hujan.
Masalah sampah juga semakin mengkhawatirkan. Setiap hari, Tangerang Selatan memproduksi sekitar 1.000 ton sampah, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang hanya mampu menampung sekitar 200-300 ton per hari dan sudah hampir penuh. Keterbatasan ini memaksa pemerintah kota setempat mengirimkan sampah ke TPA daerah lain, seperti TPA Cilowong di Serang, dan bahkan mendorong munculnya TPA ilegal di berbagai sudut kota.
Polusi udara tak kalah parah. Pada 2023, Tangerang Selatan dinobatkan sebagai kota dengan polusi udara terburuk di Indonesia, dengan konsentrasi PM 2.5 mencapai 50 mikrogram per meter kubik, jauh di atas batas aman. Kemacetan lalu lintas yang disebabkan tingginya mobilitas penduduk memperburuk kualitas udara, yang pada akhirnya membebani kesehatan warga.
Dengan berbagai masalah lingkungan yang terus menghantui, sudah saatnya Tangerang Selatan mengambil tindakan nyata untuk menciptakan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Lingkungan
Iklim dan lingkungan
Masalah Lingkungan Dibalik Citra Kota Modern
Di balik citra modern dan berkembang pesat, Kota Tangerang Selatan menyimpan masalah lingkungan yang serius, mulai dari banjir, sampah, hingga polusi udara. Masalah-masalah ini menjadi beban berat bagi kota dan pemerintahnya.
Banjir adalah salah satu persoalan utama akibat pertumbuhan penduduk yang pesat telah mengubah lahan resapan menjadi kawasan perumahan. Imbasnya, kota ini sangat rentan banjir. Pada Juli lalu, misalnya, hujan lebat menyebabkan 7 kelurahan di Tangerang Selatan terendam banjir, memperlihatkan kerentanan yang terus berulang setiap musim hujan.
Masalah sampah juga semakin mengkhawatirkan. Setiap hari, Tangerang Selatan memproduksi sekitar 1.000 ton sampah, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang hanya mampu menampung sekitar 200-300 ton per hari dan sudah hampir penuh. Keterbatasan ini memaksa pemerintah kota setempat mengirimkan sampah ke TPA daerah lain, seperti TPA Cilowong di Serang, dan bahkan mendorong munculnya TPA ilegal di berbagai sudut kota.
Polusi udara tak kalah parah. Pada 2023, Tangerang Selatan dinobatkan sebagai kota dengan polusi udara terburuk di Indonesia, dengan konsentrasi PM 2.5 mencapai 50 mikrogram per meter kubik, jauh di atas batas aman. Kemacetan lalu lintas yang disebabkan tingginya mobilitas penduduk memperburuk kualitas udara, yang pada akhirnya membebani kesehatan warga.
Dengan berbagai masalah lingkungan yang terus menghantui, sudah saatnya Tangerang Selatan mengambil tindakan nyata untuk menciptakan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Lingkungan
Iklim dan lingkungan
Masalah Lingkungan Dibalik Citra Kota Modern
Di balik citra modern dan berkembang pesat, Kota Tangerang Selatan menyimpan masalah lingkungan yang serius, mulai dari banjir, sampah, hingga polusi udara. Masalah-masalah ini menjadi beban berat bagi kota dan pemerintahnya.
Banjir adalah salah satu persoalan utama akibat pertumbuhan penduduk yang pesat telah mengubah lahan resapan menjadi kawasan perumahan. Imbasnya, kota ini sangat rentan banjir. Pada Juli lalu, misalnya, hujan lebat menyebabkan 7 kelurahan di Tangerang Selatan terendam banjir, memperlihatkan kerentanan yang terus berulang setiap musim hujan.
Masalah sampah juga semakin mengkhawatirkan. Setiap hari, Tangerang Selatan memproduksi sekitar 1.000 ton sampah, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang hanya mampu menampung sekitar 200-300 ton per hari dan sudah hampir penuh. Keterbatasan ini memaksa pemerintah kota setempat mengirimkan sampah ke TPA daerah lain, seperti TPA Cilowong di Serang, dan bahkan mendorong munculnya TPA ilegal di berbagai sudut kota.
Polusi udara tak kalah parah. Pada 2023, Tangerang Selatan dinobatkan sebagai kota dengan polusi udara terburuk di Indonesia, dengan konsentrasi PM 2.5 mencapai 50 mikrogram per meter kubik, jauh di atas batas aman. Kemacetan lalu lintas yang disebabkan tingginya mobilitas penduduk memperburuk kualitas udara, yang pada akhirnya membebani kesehatan warga.
Dengan berbagai masalah lingkungan yang terus menghantui, sudah saatnya Tangerang Selatan mengambil tindakan nyata untuk menciptakan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Kemacetan dan Polusi
Iklim dan lingkungan
Kemacetan dan Polusi: Alarm untuk Pembenahan Transportasi Tangsel
Ketika sebuah kota dicap modern dan layak huni, transportasi umum yang baik pasti ada di dalam bayangan kita. Sebagai penyangga Jakarta, Tangerang Selatan memiliki keuntungan terhubung dengan berbagai moda transportasi regional seperti KRL, Transjabodetabek, dan rencana MRT (meski sepertinya masih sangat lama bisa terwujud).
Namun, jika berbicara moda transportasi dalam kota, Tangerang Selatan masih tertinggal dan pengelolaannya amat buruk. Puluhan trayek angkot yang ada saat ini sudah banyak yang tidak terawat dan jumlah armadanya makin sedikit sehingga kurang diminati warga. Bahkan, bus kota Trans Anggrek yang sempat ada, tak bertahan lama karena sengkarut masalah dalam pengelolaannya.
Selain itu, shuttle bus yang dikelola swasta di distrik mandiri seperti BSD Link dan InTrans Bintaro hanya melayani rute terbatas dan tidak terintegrasi dengan moda lain di dalam kota.
Minimnya transportasi umum yang memadai membuat mayoritas warga memilih kendaraan pribadi atau transportasi daring. Data BPS 2022 mencatat Tangerang Selatan sebagai kota yang memiliki pengguna mobil terbanyak dengan 241.469 mobil serta posisi ketiga pengguna sepeda motor terbanyak di Provinsi Banten sekitar 661.706 motor.
Tingginya penggunaan kendaraan pribadi berimbas pada dua masalah utama: kemacetan dan polusi udara. Pada 2022, Tangerang Selatan memiliki 38 titik kemacetan yang tersebar di seluruh kecamatan, menyebabkan kualitas udara kota semakin buruk. Jika pemerintah daerah tidak segera melakukan revolusi transportasi umum, masalah ini akan terus memburuk, menurunkan kualitas hidup warga.
Kemacetan dan Polusi
Kemacetan dan Polusi
Iklim dan lingkungan
Kemacetan dan Polusi: Alarm untuk Pembenahan Transportasi Tangsel
Ketika sebuah kota dicap modern dan layak huni, transportasi umum yang baik pasti ada di dalam bayangan kita. Sebagai penyangga Jakarta, Tangerang Selatan memiliki keuntungan terhubung dengan berbagai moda transportasi regional seperti KRL, Transjabodetabek, dan rencana MRT (meski sepertinya masih sangat lama bisa terwujud).
Namun, jika berbicara moda transportasi dalam kota, Tangerang Selatan masih tertinggal dan pengelolaannya amat buruk. Puluhan trayek angkot yang ada saat ini sudah banyak yang tidak terawat dan jumlah armadanya makin sedikit sehingga kurang diminati warga. Bahkan, bus kota Trans Anggrek yang sempat ada, tak bertahan lama karena sengkarut masalah dalam pengelolaannya.
Selain itu, shuttle bus yang dikelola swasta di distrik mandiri seperti BSD Link dan InTrans Bintaro hanya melayani rute terbatas dan tidak terintegrasi dengan moda lain di dalam kota.
Minimnya transportasi umum yang memadai membuat mayoritas warga memilih kendaraan pribadi atau transportasi daring. Data BPS 2022 mencatat Tangerang Selatan sebagai kota yang memiliki pengguna mobil terbanyak dengan 241.469 mobil serta posisi ketiga pengguna sepeda motor terbanyak di Provinsi Banten sekitar 661.706 motor.
Tingginya penggunaan kendaraan pribadi berimbas pada dua masalah utama: kemacetan dan polusi udara. Pada 2022, Tangerang Selatan memiliki 38 titik kemacetan yang tersebar di seluruh kecamatan, menyebabkan kualitas udara kota semakin buruk. Jika pemerintah daerah tidak segera melakukan revolusi transportasi umum, masalah ini akan terus memburuk, menurunkan kualitas hidup warga.
Ketimpangan Infrastruktur
Infrastruktur
Ketimpangan Infrastruktur: Dua Wajah Tangerang Selatan
Sebagai kota penyangga Jakarta, Tangerang Selatan tumbuh pesat, namun pembangunan infrastrukturnya menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Kawasan seperti BSD dan Bintaro yang dikelola swasta menikmati infrastruktur modern, sedangkan wilayah lain yang dikelola pemerintah masih tertinggal, dengan jalan rusak dan layanan publik yang minim.
Di sejumlah tempat, terlihat jalanan rusak dan berlubang dibiarkan selama bertahun-tahun tanpa perbaikan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara, terutama pengendara sepeda motor.
Kemacetan lalu lintas adalah salah satu dampak paling nyata dari ketidakseimbangan ini. Sebagian besar pembangunan terkonsentrasi di pusat bisnis, sementara wilayah pinggiran seringkali diabaikan, menyebabkan akses yang sulit bagi warga.
Ketimpangan juga terlihat dalam pembangunan fasilitas publik. Beberapa daerah memiliki akses yang baik ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang publik, sementara yang lain harus berjuang dengan minimnya fasilitas tersebut. Kondisi ini menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi di antara warga.
Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Tangerang Selatan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketimpangan ini dan meningkatkan kualitas hidup warganya.
Ketimpangan Infrastruktur
Ketimpangan Infrastruktur
Infrastruktur
Ketimpangan Infrastruktur: Dua Wajah Tangerang Selatan
Sebagai kota penyangga Jakarta, Tangerang Selatan tumbuh pesat, namun pembangunan infrastrukturnya menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Kawasan seperti BSD dan Bintaro yang dikelola swasta menikmati infrastruktur modern, sedangkan wilayah lain yang dikelola pemerintah masih tertinggal, dengan jalan rusak dan layanan publik yang minim.
Di sejumlah tempat, terlihat jalanan rusak dan berlubang dibiarkan selama bertahun-tahun tanpa perbaikan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara, terutama pengendara sepeda motor.
Kemacetan lalu lintas adalah salah satu dampak paling nyata dari ketidakseimbangan ini. Sebagian besar pembangunan terkonsentrasi di pusat bisnis, sementara wilayah pinggiran seringkali diabaikan, menyebabkan akses yang sulit bagi warga.
Ketimpangan juga terlihat dalam pembangunan fasilitas publik. Beberapa daerah memiliki akses yang baik ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang publik, sementara yang lain harus berjuang dengan minimnya fasilitas tersebut. Kondisi ini menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi di antara warga.
Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Tangerang Selatan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketimpangan ini dan meningkatkan kualitas hidup warganya.
Pungutan Liar di Sekolah
Pendidikan dan Korupsi
Pungli di Sekolah: Coreng Wajah Pendidikan di Tangsel
Pendidikan di Tangerang Selatan sedang menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah praktik korupsi yang menciptakan ketidakadilan bagi siswa dan orang tua.
Pada 2021 misalnya, Inspektorat Tangerang Selatan menerima banyak dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pendidikan.
Praktik pungli ini menjadi perhatian utama, terutama di sekolah dasar dan menengah. Beberapa kepala sekolah telah dirotasi karena terlibat dalam pungutan yang tidak hanya membebani orang tua siswa, tetapi juga menciptakan iklim ketidakpercayaan dalam sistem pendidikan.
Kasus di SMKN 1 Tangerang Selatan pada tahun lalu mencerminkan bagaimana praktik ini merusak integritas pendidikan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Pemerintah daerah harus segera menindak praktik korupsi ini untuk menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan berintegritas, demi masa depan yang lebih adil bagi seluruh siswa di Tangerang Selatan.
Pungutan Liar di Sekolah
Pungutan Liar di Sekolah
Pendidikan dan Korupsi
Pungli di Sekolah: Coreng Wajah Pendidikan di Tangsel
Pendidikan di Tangerang Selatan sedang menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah praktik korupsi yang menciptakan ketidakadilan bagi siswa dan orang tua.
Pada 2021 misalnya, Inspektorat Tangerang Selatan menerima banyak dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pendidikan.
Praktik pungli ini menjadi perhatian utama, terutama di sekolah dasar dan menengah. Beberapa kepala sekolah telah dirotasi karena terlibat dalam pungutan yang tidak hanya membebani orang tua siswa, tetapi juga menciptakan iklim ketidakpercayaan dalam sistem pendidikan.
Kasus di SMKN 1 Tangerang Selatan pada tahun lalu mencerminkan bagaimana praktik ini merusak integritas pendidikan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Pemerintah daerah harus segera menindak praktik korupsi ini untuk menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan berintegritas, demi masa depan yang lebih adil bagi seluruh siswa di Tangerang Selatan.
Quiz
Mini Survey
Mini Survey
Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉
Menurut saya,
Menurut saya,
Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉
Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉
Baca berita seputar pilkada daerah
Menemukan konten yang kurang sesuai?
Jika kamu menemukan konten kami yang dirasa kurang sesuai, baik dari segi sumber informasi atau data, masukkan feedbackmu melalui feedback form atau kontak kami melalui contact@bijakdemokrasi.id, agar kami dapat mereview ulang.