WEWENANG KEPALA DAERAH
Peran Pemerintah
Daerah dalam Isu Lokal
Peran Pemerintah
Daerah dalam Isu Lokal
Kenali Isu-isu terkini di daerahmu di sini
EKONOMI & SUMBER DAYA MANUSIA
INFRASTRUKTUR & PENGELOLAAN TANAH
🌱 Lingkungan
Pengelolaan Limbah
Pada tahun 2022, sebanyak 302 kota dan kabupaten di Indonesia menghasilkan 35,8 juta ton sampah. Namun, upaya pengurangannya baru mencapai 13,68%.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Pengembangan sistem pengelolaan sampah regional
Pengumpulan limbah B3 lintas daerah
Penanganan sampah di TPA/TPST Regional
Pengelolaan sampah dan limbah air di level regional (provinsi)
Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah serta air limbah regional
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan dan air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyimpanan sementara & pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah
Penerbitan izin pendaurulangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah oleh pihak swasta.
Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah serta air limbah regional
Pengelolaan Limbah
Pada tahun 2022, sebanyak 302 kota dan kabupaten di Indonesia menghasilkan 35,8 juta ton sampah. Namun, upaya pengurangannya baru mencapai 13,68%.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Pengembangan sistem pengelolaan sampah regional
Pengumpulan limbah B3 lintas daerah
Penanganan sampah di TPA/TPST Regional
Pengelolaan sampah dan limbah air di level regional (provinsi)
Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah serta air limbah regional
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan dan air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyimpanan sementara & pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah
Penerbitan izin pendaurulangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah oleh pihak swasta.
Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah serta air limbah regional
Pengelolaan Limbah
Pada tahun 2022, sebanyak 302 kota dan kabupaten di Indonesia menghasilkan 35,8 juta ton sampah. Namun, upaya pengurangannya baru mencapai 13,68%.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Pengembangan sistem pengelolaan sampah regional
Pengumpulan limbah B3 lintas daerah
Penanganan sampah di TPA/TPST Regional
Pengelolaan sampah dan limbah air di level regional (provinsi)
Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah serta air limbah regional
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan dan air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyimpanan sementara & pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah
Penerbitan izin pendaurulangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah oleh pihak swasta.
Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah serta air limbah regional
Polusi: Air, Udara, Darat
Polusi udara, air, dan tanah di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dan dampaknya semakin nyata bagi kesehatan dan kehidupan kita.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan PPLH oleh Provinsi
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha kegiatan yang perizinannya diterbitkan oleh Provinsi serta dampaknya lintas daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/kota
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan PPLH oleh Kabupaten/Kota
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha kegiatan yang perizinannya diterbitkan oleh Kabupaten/Kota serta dampaknya dalam kabupaten
Polusi: Air, Udara, Darat
Polusi: Air, Udara, Darat
Polusi udara, air, dan tanah di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dan dampaknya semakin nyata bagi kesehatan dan kehidupan kita.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan PPLH oleh Provinsi
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha kegiatan yang perizinannya diterbitkan oleh Provinsi serta dampaknya lintas daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/kota
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan PPLH oleh Kabupaten/Kota
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha kegiatan yang perizinannya diterbitkan oleh Kabupaten/Kota serta dampaknya dalam kabupaten
Kebencanaan
Indonesia sering menghadapi bencana besar yang berdampak pada korban jiwa, kerusakan ribuan rumah dan fasilitas umum, pengungsian, dan kerugian ekonomi. Mayoritas bencana ini adalah bencana hidrometeorologi, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
Penyediaan rumah yang terkena relokasi program pemprov
Penanggulangan bencana provinsi
Pemetaan rawan kebakaran
Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi
Kabupaten/Kota
Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kab/kota
Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam pemda kab/kota
Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
Investigasi kebakaran dan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/kota
Kebencanaan
Kebencanaan
Indonesia sering menghadapi bencana besar yang berdampak pada korban jiwa, kerusakan ribuan rumah dan fasilitas umum, pengungsian, dan kerugian ekonomi. Mayoritas bencana ini adalah bencana hidrometeorologi, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
Penyediaan rumah yang terkena relokasi program pemprov
Penanggulangan bencana provinsi
Pemetaan rawan kebakaran
Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi
Kabupaten/Kota
Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kab/kota
Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam pemda kab/kota
Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
Investigasi kebakaran dan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/kota
💰 Ekonomi & Sumber Daya Manusia
Pendidikan
Dengan wilayah geografis yang luas dan kesenjangan sosial-ekonomi yang ada, memeratakan persebaran pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan di Indonesia. Padahal, 11% dari 20% porsi APBN untuk pendidikan dikelola oleh pemerintah daerah.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Pendidikan menengah (SMA, SMP) dan Pendidikan khusus (SLB)
Izin pendidikan menengah dan khusus oleh Masyarakat
Pemindahan tenaga kependidikan dalam 1 provinsi
Kabupaten/Kota
Pengelolaan pendidikan dasar (SD) & Pendidikan anak usia dini dan nonformal (PG-TK)
Penetapan kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dini dan nonformal
Pemindahan tenaga kependidikan dalam daerah
Penerbitan izin pendidikan dasar dan nonformal oleh masyarakat
Pendidikan
Pendidikan
Dengan wilayah geografis yang luas dan kesenjangan sosial-ekonomi yang ada, memeratakan persebaran pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan di Indonesia. Padahal, 11% dari 20% porsi APBN untuk pendidikan dikelola oleh pemerintah daerah.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Pendidikan menengah (SMA, SMP) dan Pendidikan khusus (SLB)
Izin pendidikan menengah dan khusus oleh Masyarakat
Pemindahan tenaga kependidikan dalam 1 provinsi
Kabupaten/Kota
Pengelolaan pendidikan dasar (SD) & Pendidikan anak usia dini dan nonformal (PG-TK)
Penetapan kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dini dan nonformal
Pemindahan tenaga kependidikan dalam daerah
Penerbitan izin pendidikan dasar dan nonformal oleh masyarakat
Kesehatan
Ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas di Indonesia masih sangat terpusat di kota-kota besar di dalam maupun luar Pulau Jawa. 50,27% dari total 3155 unit rumah sakit di seluruh Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan provinsi-provinsi di Papua bahkan memiliki kurang dari 50 unit rumah sakit untuk melayani setiap provinsi.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Mengelola dan menyediakan rumah sakit kelas B, rumah sakit rujukan, rumah sakit khusus, dan pelayanan tingkat provinsi.
Mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana dan wabah di level provinsi.
Pemerintah provinsi berperan dalam mengalokasikan dana dan sumber daya kesehatan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota.
Pemerintah provinsi dapat berinisiatif dalam kerjasama kesehatan tingkat regional dan internasional, termasuk pertukaran informasi, penelitian bersama, dan kerjasama penanganan masalah
Kabupaten/Kota
Mengelola dan menyediakan puskesmas, klinik, dan rumah sakit tipe C dan D yang melayani masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.
Melaksanakan program-program seperti imunisasi, program kesehatan ibu dan anak, serta program penanganan penyakit menular dan tidak menular.
Berwewenang untuk mengawasi untuk mengawasi persebaran makanan, sanitasi lingkungan, dan pengawasan terhadap penyebaran penyakit
Pembangunan atau renovasi fasilitas kesehatan daerah.
Kesehatan
Kesehatan
Ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas di Indonesia masih sangat terpusat di kota-kota besar di dalam maupun luar Pulau Jawa. 50,27% dari total 3155 unit rumah sakit di seluruh Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan provinsi-provinsi di Papua bahkan memiliki kurang dari 50 unit rumah sakit untuk melayani setiap provinsi.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Mengelola dan menyediakan rumah sakit kelas B, rumah sakit rujukan, rumah sakit khusus, dan pelayanan tingkat provinsi.
Mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana dan wabah di level provinsi.
Pemerintah provinsi berperan dalam mengalokasikan dana dan sumber daya kesehatan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota.
Pemerintah provinsi dapat berinisiatif dalam kerjasama kesehatan tingkat regional dan internasional, termasuk pertukaran informasi, penelitian bersama, dan kerjasama penanganan masalah
Kabupaten/Kota
Mengelola dan menyediakan puskesmas, klinik, dan rumah sakit tipe C dan D yang melayani masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.
Melaksanakan program-program seperti imunisasi, program kesehatan ibu dan anak, serta program penanganan penyakit menular dan tidak menular.
Berwewenang untuk mengawasi untuk mengawasi persebaran makanan, sanitasi lingkungan, dan pengawasan terhadap penyebaran penyakit
Pembangunan atau renovasi fasilitas kesehatan daerah.
Pengangguran & Kemiskinan
Kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan, dengan 9.5% populasi hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada 2022.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi
Akreditasi pelatihan kerja & konsultasi produktivitas pada perusahan menengah
Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi & pengawasan ketenagakerjaan
Perlindungan TKI di LN (pra dan purna penempatan) di provinsi & pelayanan antar kerja lintas daerah
Kabupaten/Kota
Pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, & perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
Perlindungan TKI di LN (pra dan purna penempatan) di kab/kota & pelayanan antar kerja di kab/kota
Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja & konsultasi produktivitas perusahaan kecil
Pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota
Pengangguran & Kemiskinan
Pengangguran & Kemiskinan
Kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan, dengan 9.5% populasi hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada 2022.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi
Akreditasi pelatihan kerja & konsultasi produktivitas pada perusahan menengah
Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi & pengawasan ketenagakerjaan
Perlindungan TKI di LN (pra dan purna penempatan) di provinsi & pelayanan antar kerja lintas daerah
Kabupaten/Kota
Pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, & perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
Perlindungan TKI di LN (pra dan purna penempatan) di kab/kota & pelayanan antar kerja di kab/kota
Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja & konsultasi produktivitas perusahaan kecil
Pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota
🏢 Infrastruktur & Pengelolaan Tanah
Transportasi Umum & Kemacetan
Indonesia mengalami kerugian ekonomi besar akibat kemacetan, dengan DKI Jakarta menyumbang Rp 65 triliun per tahun dan kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, dan Medan mencapai Rp 12 triliun per tahun
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Penetapan Rencana Induk LLAJ Provinsi
Perlengkapan Jalan Provinsi
Manajemen Rekayasa lalu lintas jalan provinsi
Audit inspeksi keselamatan di jalan provinsi
Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam provinsi
Kabupaten/Kota
Perlengkapan jalan Kabupaten/ kota
Izin penyelenggaraan fasilitas parkir
Pengujian berkala kendaraan bermotor
Manajemen rekayasa lalu lintas kabupaten/kota
Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ jalan kabupaten/kota
Transportasi Umum & Kemacetan
Transportasi Umum & Kemacetan
Indonesia mengalami kerugian ekonomi besar akibat kemacetan, dengan DKI Jakarta menyumbang Rp 65 triliun per tahun dan kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, dan Medan mencapai Rp 12 triliun per tahun
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Penetapan Rencana Induk LLAJ Provinsi
Perlengkapan Jalan Provinsi
Manajemen Rekayasa lalu lintas jalan provinsi
Audit inspeksi keselamatan di jalan provinsi
Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam provinsi
Kabupaten/Kota
Perlengkapan jalan Kabupaten/ kota
Izin penyelenggaraan fasilitas parkir
Pengujian berkala kendaraan bermotor
Manajemen rekayasa lalu lintas kabupaten/kota
Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ jalan kabupaten/kota
Konflik Agraria (Perselisihan Tanah)
Konflik agraria telah menjadi isu mendesak di banyak wilayah Indonesia, dengan dampak luas terhadap masyarakat. Berdasarkan laporan KPA tahun 2023, terdapat 241 konflik agraria yang mencakup area 638.188 hektar, tersebar di 346 desa, dan berdampak pada 135.608 Kepala Keluarga.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Penyelesaian sengketa tanah lintas daerah
Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah lintas daerah
Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah
Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah dan ganti rugi dalam daerah kabupaten/kota
Penyelesaian sengketa tanah dalam kabupaten/kota
Penyelesaian masalah tanah kosong dalam kabupaten/kota
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam kabupaten/kota
Penerbitan izin membuka tanah
Konflik Agraria (Perselisihan Tanah)
Konflik Agraria (Perselisihan Tanah)
Konflik agraria telah menjadi isu mendesak di banyak wilayah Indonesia, dengan dampak luas terhadap masyarakat. Berdasarkan laporan KPA tahun 2023, terdapat 241 konflik agraria yang mencakup area 638.188 hektar, tersebar di 346 desa, dan berdampak pada 135.608 Kepala Keluarga.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Penyelesaian sengketa tanah lintas daerah
Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah lintas daerah
Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah
Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah dan ganti rugi dalam daerah kabupaten/kota
Penyelesaian sengketa tanah dalam kabupaten/kota
Penyelesaian masalah tanah kosong dalam kabupaten/kota
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam kabupaten/kota
Penerbitan izin membuka tanah
Ruang Terbuka Hijau
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan bahwa setiap kota harus memiliki minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari total luas wilayah. Namun, banyak daerah yang belum mencapai target ini.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah
Penetapan lokasi kepentingan umum provinsi
Kabupaten/Kota
Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten/kota
Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah serta air limbah regional
Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan bahwa setiap kota harus memiliki minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari total luas wilayah. Namun, banyak daerah yang belum mencapai target ini.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah
Penetapan lokasi kepentingan umum provinsi
Kabupaten/Kota
Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten/kota
Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah serta air limbah regional
Tata Kota & Reklamasi
Tata kota dan reklamasi adalah dua isu penting yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Pemberian izin lokasi lintas daerah
Penetapan lokasi kepentingan umum provinsi
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah
Kabupaten/Kota
Pemberian izin lokasi dalam 1 daerah
Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten/kota
Penerbitan izin membuka tanah
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam kabupaten/kota
Penetapan tanah ulayat lokasinya kabupaten/kota
Tata Kota & Reklamasi
Tata Kota & Reklamasi
Tata kota dan reklamasi adalah dua isu penting yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Baca lebih terkait isu
Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?
Provinsi
Pemberian izin lokasi lintas daerah
Penetapan lokasi kepentingan umum provinsi
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah
Kabupaten/Kota
Pemberian izin lokasi dalam 1 daerah
Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten/kota
Penerbitan izin membuka tanah
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam kabupaten/kota
Penetapan tanah ulayat lokasinya kabupaten/kota